TransformasiNews.ID, Siantar – Proyek pembangunan gedung DPRD Siantar senilai 7 miliar rupiah dinilai banyak pihak belum menjadi prioritas utama.

Meskipun gedung tersebut dibutuhkan untuk mendukung aktivitas para legislator di kota Siantar, namun masih terdapat kebutuhan yang lebih mendesak untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Beberapa pihak berpendapat bahwa anggaran sebesar 7 miliar rupiah tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang lebih penting, seperti jalan, drainase, dan sarana air bersih.

Menanggapi rencana pembangunan tersebut Ketua Bara JP Kota Siantar, Benni Naibaho angkat bicara mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung DPRD Kota Siantar belum menjadi skala prioritas.

“Pembangunan gedung DPRD saya kira sifatnya belum begitu penting dan kondisi saat ini masih layak difungsikan. Seharusnya wali kota Wesly Silalahi membatalkannya dan harus memprioritaskan nasib pedagang dengan merevitalisasi gedung 4 Pasar Horas. Selain itu, TPA Tanjung Pinggir dan Stadion Sang Naualuh lah yang menurut kami menjadi prioritas utama untuk dibangun,” ujar Benni di Markas Bara JP Kota Siantar, Jumat, 13 Juni 2025.

Kondisi kota Siantar saat ini jauh tertinggal pembangunannya dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Sumatera Utara. Banyaknya masalah sosial dan ekonomi yang perlu diselesaikan di kota Siantar, sehingga penggunaan anggaran harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat luas.

Senada dengan Bara JP Kota Siantar, Robin Samosir S.Sos selaku pemerhati kebijakan publik di kota Siantar berpendapat bahwa proyek tersebut belum urgent karena menurutnya masih banyak hal ebih penting yang harus menjadi prioritas.

“Rencana pembangunan tersebut saya pikir hal itu melukai hati masyarakat kota Siantar dan harus dibatalkan karena belum menjadi skala prioritas. Masih banyak pembangunan yang jauh lebih penting, seperti; Gedung 4 Pasar Horas, TPA Tanjungsari Pinggir dan juga Stadion Sang Naualuh,” ujar alumni Fisipol UGM Yogyakarta ini.

Sambungnya lagi, “Soal banjir dan longsor di kota Siantar jauh lebih penting untuk ditangani saat ini karena langsung menyentuh peri kehidupan masyarakat setiap hari. Kinerja wali kota Wesly Silalahi menurut saya belum optimal hingga saat ini. Sebaiknya wali kota memenuhi janji janji politiknya semasa kampanye,” tandas Robin, Jumat, 13 Juni 2025.

Pemerintah kota Siantar diminta untuk mempertimbangkan ulang prioritas pembangunan gedung DPRD Siantar, dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran dan proses pembangunan juga menjadi hal yang penting untuk dijaga agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.

 

Penulis: Abn/TN
Editor: Par/TN