TransformasiNews.ID, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian mengusut secara tuntas dugaan teror yang dialami sejumlah influencer usai menyampaikan kritik terkait penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan teror harus diproses secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” ujar Natalius Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Pigai menegaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Ia mengapresiasi para influencer dan masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik, termasuk terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.
Namun demikian, Pigai mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi. Menurutnya, dalam praktik di media sosial, tidak tertutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi kritik sebagai strategi playing victim untuk meningkatkan jumlah pengikut atau popularitas pribadi.
“Kita saat ini menikmati surplus demokrasi, di mana hak menyampaikan pikiran dan perasaan dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas yang ketat. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Meski demikian, Pigai mengimbau para influencer agar berhati-hati dalam membingkai kritik dan tidak serta-merta menuduh pemerintah sebagai pelaku teror. Hingga saat ini, kata dia, belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Pigai juga menyoroti maraknya praktik penggiringan opini di ruang digital yang kerap menggunakan logika sesat (logical fallacy), seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan hubungan sebab-akibat. Ia mengajak masyarakat untuk tetap rasional dan objektif dalam menilai informasi yang beredar di media sosial.
Terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui langkah-langkah yang sistematis, masif, dan terencana. Upaya tersebut dilakukan melalui dua tahap utama, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur untuk pemulihan wilayah serta masyarakat terdampak.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden turun langsung ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala bentuk framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terbukti terjadi teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.
Pigai menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk para influencer. Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, serta tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.
—
Penulis: Gor | Editor: Par
Foto: Ist
—
