TransformasiNews.ID, Medan – Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Sumatera Utara menyesalkan minimnya alokasi anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara. Organisasi relawan tersebut menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya penanganan serta rehabilitasi pascabencana di daerah yang kerap dilanda banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
Sekretaris Bara JP Sumut, Juvinando Bertho Sinaga menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya yang kerap terjadi di berbagai kabupaten dan kota.
Namun demikian, menurutnya, perhatian dalam bentuk alokasi anggaran untuk mitigasi maupun penanganan pascabencana dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan yang memerlukan respons cepat serta dukungan dana yang memadai.
“Sumatera Utara mengalami bencana alam, mulai dari banjir hingga longsor. Namun alokasi anggaran untuk penanganan bencana sangat minim hanya 6,91% Dana Rehabilitasi Bencana, Infrastruktur dari total anggaran Rp 56,3 T untuk pemulihan Sumatra pacabencana dengan rincian: Aceh Rp 45,83 T, Sumut Rp 2,11 T dan Sumbar Rp 8,38 T. Padahal masyarakat korban bencana membutuhkan penanganan cepat, rehabilitasi, serta dukungan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Bara JP Sumut juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait agar penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana yang cukup parah.
Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong agar program mitigasi bencana diperkuat, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir, sistem peringatan dini, hingga edukasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Menurut Bara JP Sumut, penanganan bencana tidak boleh hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
“Penanganan bencana harus menjadi prioritas, bukan hanya ketika bencana terjadi. Perlu ada kebijakan yang serius, termasuk dukungan anggaran yang memadai agar masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit,” tambahnya.
Bara JP Sumut berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi daerah rawan bencana, khususnya Sumatera Utara, sehingga proses penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak serta mengurangi risiko bencana di masa mendatang,” pungkas Juvinando.
—
Penulis: Jen | Editor: Par
Foto: Rin
—
