TransformasiNews.id | Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPP BaraJP) menggelar Sidang Pleno II pada Sabtu, 23 Mei 2026, bertempat di Meranti Room, Park Hotel, Jalan D.I. Panjaitan No. 5, Cawang, Jakarta Timur. Rapat pleno berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB dan dihadiri jajaran inti pengurus pusat BaraJP dari berbagai departemen organisasi.
Sidang pleno tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP BaraJP Willem Frans Ansanay, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Harian, Dewan Pengawas, para Wakil Ketua, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, hingga Kepala Departemen di lingkungan DPP BaraJP.
Sebelum agenda pleno dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti studi singkat mengenai kondisi ekonomi fiskal dan moneter Indonesia yang disampaikan oleh seorang dosen peneliti dari salah satu universitas terkemuka di Jakarta.
Pemaparan tersebut menjadi bagian pembuka guna memberikan gambaran situasi nasional terkini sebelum pembahasan internal organisasi dilakukan.
Sidang Pleno II DPP BaraJP secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP BaraJP, Willem Frans Ansanay. Dalam forum tersebut, sejumlah keputusan strategis organisasi berhasil dirumuskan sebagai langkah konsolidasi dan penguatan struktur BaraJP di tingkat nasional maupun daerah.
Salah satu keputusan utama dalam pleno ialah dilakukannya reshuffle personalia serta perampingan struktur kepengurusan DPP BaraJP. Selain itu, pleno juga memutuskan pergantian personalia Dewan Pengawas DPP BaraJP guna memperkuat fungsi pengawasan internal organisasi.
“Pleno ini menjadi momentum konsolidasi organisasi agar BaraJP semakin solid, efektif, dan mampu menjawab tantangan politik serta sosial di tengah dinamika nasional saat ini,” ujar Ketua Umum DPP BaraJP, Willem Frans Ansanay, dalam keterangannya usai sidang pleno.
Tidak hanya itu, DPP BaraJP juga memutuskan mengambil alih kepengurusan DPD BaraJP di sejumlah provinsi yang dinilai tidak aktif. Langkah tersebut disertai instruksi percepatan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi yang ditargetkan selesai selambat-lambatnya pada tahun 2026.
Dalam keputusan lainnya, DPP BaraJP menyatakan akan menarik penugasan sejumlah kader BaraJP yang ditempatkan di lingkungan BUMN apabila dinilai tidak produktif bagi kemajuan perusahaan negara maupun sudah tidak memenuhi syarat dan kriteria organisasi.
Sorotan utama dalam sidang pleno turut membahas dinamika politik nasional yang berkembang di internal keluarga besar BaraJP, khususnya terkait polemik viral “mikrofon bocor” yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Menyikapi hal tersebut, DPP BaraJP secara resmi mendesak adanya klarifikasi terbuka dari Sufmi Dasco karena dinilai telah memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat dan kader relawan di daerah.
“Kami berharap ada penjelasan resmi agar polemik yang berkembang di masyarakat tidak semakin melebar dan menimbulkan kesalahpahaman di kalangan relawan maupun publik,” tegas salah satu peserta pleno dalam forum tersebut.
Selain itu, DPP BaraJP juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap dinamika demokrasi dan regenerasi politik nasional.
“BaraJP tetap berkomitmen mengawal semangat perubahan dan mendukung langkah-langkah politik yang bertujuan memperkuat demokrasi, persatuan, dan pembangunan nasional,” tambah Willem Frans Ansanay.
Sebagai langkah konsolidasi nasional, DPP BaraJP turut menginstruksikan seluruh jaringan dan keluarga besar BaraJP di berbagai provinsi agar bersiaga menyambut serta mengawal kunjungan Joko Widodo ke sejumlah daerah di Indonesia.
Sidang Pleno II ini menjadi forum lanjutan setelah sebelumnya DPP BaraJP menggelar Rapat Pleno I pada Oktober 2025 di Hotel Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Melalui pleno tersebut, DPP BaraJP menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus menjaga posisi strategis relawan dalam dinamika sosial dan politik nasional ke depan.
—
Penulis: Ngam | Editor: Par
Foto: Ist
—
