TransformasiNews.id | Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, menilai berbagai kritik dan sindiran yang belakangan diarahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait agenda kunjungannya ke sejumlah daerah merupakan respons yang berlebihan dan tidak proporsional.
Menurut Frans, Jokowi saat ini tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia maupun sebagai pejabat negara, sehingga aktivitasnya dalam memenuhi undangan masyarakat atau menghadiri berbagai kegiatan di daerah merupakan hal yang wajar sebagai warga negara biasa.
“Pak Jokowi sekarang adalah rakyat biasa. Beliau bukan lagi presiden dan bukan pejabat negara. Jadi ketika beliau memenuhi undangan masyarakat atau berkunjung ke daerah, saya tidak melihat ada yang salah,” ujar Frans saat ditemui di kediamannya, Jumat, 5 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Frans sebagai respons atas sejumlah narasi politik yang berkembang dan mengaitkan agenda kunjungan Jokowi dengan upaya politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai penggunaan istilah “turun gunung” terhadap aktivitas Jokowi justru berpotensi membangun persepsi negatif yang tidak berdasar.
Menurutnya, perhatian yang berlebihan terhadap setiap langkah Jokowi menunjukkan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut masih memiliki pengaruh yang kuat dalam dinamika politik nasional.
Frans juga mempertanyakan alasan sebagian elite politik terus menjadikan Jokowi sebagai sasaran kritik, padahal setiap pemimpin maupun tokoh politik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan selama menjalankan tugasnya.
“Kenapa Pak Jokowi selalu dipersoalkan? Semua presiden dan tokoh politik pasti punya kekurangan. Seharusnya para elite memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menjaga etika politik dan memperkuat persatuan bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Frans menegaskan bahwa apabila Jokowi memilih untuk membantu pengembangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau menghadiri kegiatan politik tertentu, hal tersebut merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Ia menilai aktivitas serupa juga dilakukan oleh banyak tokoh dan pimpinan partai politik lainnya tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kalau Pak Jokowi ingin membantu membesarkan PSI atau menghadiri kegiatan politik tertentu, itu hak beliau. Banyak ketua umum dan tokoh partai lain yang melakukan hal yang sama dan tidak menjadi persoalan,” katanya.
Frans menambahkan, tingginya perhatian masyarakat terhadap setiap aktivitas Jokowi menjadi bukti bahwa sosok mantan presiden dua periode tersebut masih memiliki daya tarik yang besar di tengah publik.
Ia mencontohkan antusiasme warga yang kerap terlihat dalam berbagai unggahan media sosial setiap kali Jokowi menghadiri kegiatan di sejumlah daerah. Menurutnya, sambutan tersebut mencerminkan masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kepemimpinan yang diwariskan selama dua periode pemerintahannya.
“Kalau sampai sekarang masyarakat masih antusias menyambut Pak Jokowi, berarti ada kepercayaan dan hasil kerja yang dirasakan rakyat selama beliau menjadi presiden. Itu yang membuat beliau tetap memiliki magnet di tengah masyarakat,” tuturnya.
Frans menilai popularitas Jokowi yang tetap tinggi hingga saat ini kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya berbagai kritik maupun tudingan politik yang terus diarahkan kepadanya.
Meski demikian, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghentikan praktik saling menyerang dalam ruang publik dan lebih memfokuskan energi pada dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita harus menjaga suasana politik yang sehat dan santun. Jangan terus-menerus membangun narasi yang memecah belah. Alasan Jokowi terus diserang karena memang pengaruh dan popularitasnya masih tinggi.
Saat ini yang lebih penting adalah mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga persatuan bangsa,” tegas Frans.
Di akhir pernyataannya, Ketua Umum Bara JP tersebut juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kerukunan sosial, mempererat persaudaraan antaretnis, antaragama, dan antargolongan sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Menurutnya, persatuan dan kebersamaan merupakan modal utama untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor serta mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. (tn/018)
