TransformasiNews.Id | Cimahi — Transformasi layanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diarahkan pada satu ukuran yang lebih substantif: seberapa besar pelayanan benar-benar menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi peserta.
Arah tersebut didorong BPJS Kesehatan melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC) dalam pelayanan penyakit jantung. Pendekatan ini menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai bagian penting dalam menciptakan nilai bagi peserta JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perubahan pendekatan diperlukan di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, terutama yang berasal dari rumah sakit.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga kemampuan memastikan pelayanan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujar Pujo dalam kegiatan di Cimahi, Rabu (16/9/2026).
Biaya JKN Capai Rp191,3 Triliun
Data BPJS Kesehatan yang disampaikan Pujo menunjukkan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Di tengah tingginya pembiayaan tersebut, penyakit jantung menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian.
Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat mencapai lebih dari 29,7 juta kasus, dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pelayanan jantung sekaligus pentingnya strategi pengendalian sejak tingkat pelayanan kesehatan primer.
Pencegahan Dimulai dari FKTP
Menurut Pujo, pengendalian penyakit jantung tidak dapat hanya mengandalkan layanan rumah sakit. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) perlu diperkuat sebagai lini awal untuk mengendalikan faktor risiko.
Upaya tersebut antara lain melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya bergerak ketika penyakit sudah berkembang, tetapi juga lebih kuat dalam mencegah terjadinya komplikasi dan kejadian penyakit.
Rumah Sakit Didorong Ukur Outcome
Transformasi juga diarahkan pada pelayanan jantung di rumah sakit.
BPJS Kesehatan mendorong penerapan pelayanan berbasis mutu dan outcome, antara lain melalui pengambilan keputusan terpadu oleh Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
Indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung juga diarahkan dari sekadar indikator proses menuju indikator hasil.
Beberapa aspek yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
Pujo menggambarkan perubahan tersebut sebagai pergeseran paradigma dari sekadar membayar pelayanan menuju pembelian layanan yang menghasilkan outcome lebih baik.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ujar Pujo.
RS Dustira Layani 975 Pasien Cathlab
Implementasi layanan jantung berbasis mutu juga menjadi perhatian Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Cimahi.
Kepala RS Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan rumah sakitnya terus meningkatkan kualitas pelayanan penyakit jantung beserta layanan pendukungnya, termasuk bagi peserta JKN.
Menurut Muchlas, pemanfaatan layanan jantung di RS Dustira tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah melayani 975 pasien cathlab, yang seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu dan berorientasi pada pasien,” kata Muchlas.
Kolaborasi Jadi Kunci
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, menilai kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi.
Menurutnya, akses, kecepatan dan kualitas pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Kodam III Siliwangi, kata Tri, mendukung upaya pemerintah di bidang promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan pembiayaan tinggi dalam Program JKN.
Ia menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat, untuk mengendalikan faktor risiko penyakit jantung.
Dari Mengobati ke Mencegah
Dorongan terhadap layanan jantung berbasis outcome pada akhirnya menempatkan pelayanan kesehatan dalam perspektif yang lebih luas.
Bukan hanya berapa banyak tindakan yang dilakukan, tetapi juga apa hasil kesehatan yang diperoleh peserta setelah mendapatkan pelayanan.
Di sisi lain, pengendalian faktor risiko di tingkat primer menjadi bagian penting agar kebutuhan pelayanan lanjutan dapat ditekan melalui pencegahan dan pengelolaan penyakit sejak dini.
Bagi Program JKN, pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dengan tetap menempatkan peserta sebagai pusat pelayanan. (adv/tn)
